Rabu, 14 September 2011
download software komputer
assalamualaikum. sahabat kalian sedang mencari software komputer???silahkan kunjungi alamat web ini http://download.cnet.com/windows/
DKI Bagi-bagi Dana Hibah Rp 45 M ke 9 Pemda Mitra Jakarta
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana hibah sebesar Rp 45 miliar ke delapan pemerintahan daerah (pemda) yang menjadi mitra DKI Jakarta selama ini. Dana ini dikucurkan agar sembilan daerah mitra tersebut melakukan pengembangan di bidang-bidang tertentu.
"Jakarta sebagai Ibukota Negara menanggung beban masalah sosial dan pembangunan yang semakin kompleks. Ditambah lagi, Jakarta sebagai ibukota ibarat magnet yang dapat menyedot siapa saja yang berada di sekelilingnya," klaim Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai Penyerahan Dana Hibah kepada Pemda Bodetabekjur di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/9/2011).
Adapun 9 daerah mitra yang mendapatkan dana hibah tersebut yaitu, Kabupaten Bogor Rp 5 miliar, Kotamadya Bogor Rp 5,5 miliar, Kotamadya Depok Rp 6,5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 9 miliar, Kotamadya Tangerang Rp 4 miliar, Kotamadya Tangerang Selatan Rp 2,5 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 4 miliar, Kotamadya Bekasi Rp 4 miliar dan Kabupaten Cianjur Rp 4,5 miliar. Dengan pemberian dana hibah ini diharapkan daerah mitra dapat mengembangkan sektor yang berkesinambungan dengan pembangunan ibukota.
"Seperti transportasi, sumber daya air, tata ruang atau lingkungan dengan komposisi 70 persen, serta 30 persen sisanya untuk pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan industri pergudangan," rincinya pria yang akrab disapa Foke ini.
Kerjasama ini sangat penting. Mengingat tingginya angka migrasi yang menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungannya.
Dikatakannya, pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta tercatat 1,41 persen per tahun jauh di bawah laju pertumbuhan nasional. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk di sekitar Jakarta seperti, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, yang rata-rata per-tahun di atas 4 persen, dan hal itu cukup mengkhawatirkan.
"Masalah migrasi ini tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta saja. Melainkan harus diselesaikan bersama-sama dengan pemda di kawasan Bodetabekjur. Oleh karena itu kita memberikan bantuan dana hibah ini," jelasnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, dana hibah yang diberikan tahun ini memang mengalami penambahan sebesar Rp 25 miliar. Hal ini bertujuan untuk mendukung keserasian, keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan, untuk mewujudkan penguatan pembangunan antara Jakarta dengan wilayah Bodetabekjur.
Dari jumlah hibah tahun 2011 sebesar Rp 45 miliar, lanjut Foke, sebanyak Rp 5 miliar juga dialokasikan untuk penanggulangan banjir melalui pembangunan tanggul pantai akibat air laut pasang dan tingginya gelombang (rob), yang diberikan khusus bagi Kabupaten Tangerang.
"Saya berharap program hibah dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan kerjasama yang semakin meningkat," tandasnya.
"Jakarta sebagai Ibukota Negara menanggung beban masalah sosial dan pembangunan yang semakin kompleks. Ditambah lagi, Jakarta sebagai ibukota ibarat magnet yang dapat menyedot siapa saja yang berada di sekelilingnya," klaim Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai Penyerahan Dana Hibah kepada Pemda Bodetabekjur di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/9/2011).
Adapun 9 daerah mitra yang mendapatkan dana hibah tersebut yaitu, Kabupaten Bogor Rp 5 miliar, Kotamadya Bogor Rp 5,5 miliar, Kotamadya Depok Rp 6,5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 9 miliar, Kotamadya Tangerang Rp 4 miliar, Kotamadya Tangerang Selatan Rp 2,5 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 4 miliar, Kotamadya Bekasi Rp 4 miliar dan Kabupaten Cianjur Rp 4,5 miliar. Dengan pemberian dana hibah ini diharapkan daerah mitra dapat mengembangkan sektor yang berkesinambungan dengan pembangunan ibukota.
"Seperti transportasi, sumber daya air, tata ruang atau lingkungan dengan komposisi 70 persen, serta 30 persen sisanya untuk pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan industri pergudangan," rincinya pria yang akrab disapa Foke ini.
Kerjasama ini sangat penting. Mengingat tingginya angka migrasi yang menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungannya.
Dikatakannya, pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta tercatat 1,41 persen per tahun jauh di bawah laju pertumbuhan nasional. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk di sekitar Jakarta seperti, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, yang rata-rata per-tahun di atas 4 persen, dan hal itu cukup mengkhawatirkan.
"Masalah migrasi ini tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta saja. Melainkan harus diselesaikan bersama-sama dengan pemda di kawasan Bodetabekjur. Oleh karena itu kita memberikan bantuan dana hibah ini," jelasnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, dana hibah yang diberikan tahun ini memang mengalami penambahan sebesar Rp 25 miliar. Hal ini bertujuan untuk mendukung keserasian, keseimbangan, keselarasan dan keterpaduan, untuk mewujudkan penguatan pembangunan antara Jakarta dengan wilayah Bodetabekjur.
Dari jumlah hibah tahun 2011 sebesar Rp 45 miliar, lanjut Foke, sebanyak Rp 5 miliar juga dialokasikan untuk penanggulangan banjir melalui pembangunan tanggul pantai akibat air laut pasang dan tingginya gelombang (rob), yang diberikan khusus bagi Kabupaten Tangerang.
"Saya berharap program hibah dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan kerjasama yang semakin meningkat," tandasnya.
Selasa, 13 September 2011
Gugatan Praperadilan SP3 Tayangan Silet Ditolak Mohamad Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Gugatan praperadilan kasus Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tayangan Silet, yang memberitakan tentang ramalan dan prediksi letusan Gunung Merapi, ditolak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pemohon berancang-ancang untuk melakukan langkah hukum selanjutnya.
"Dengan ini menolak eksepsi pemohon dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu kepada pemohon," ujar hakim tunggal Aminal Umam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (13/9/2011).
Mencermati kesaksian dari para saksi dan ahli tentang penyidikan, maka pihak termohon, yakni Mabes Polri, dianggap sudah maksimal dalam melakukan penyidikan. Selain itu tayangan Silet edisi 7 November 2010 lalu itu masuk kategori tayangan berita.
"Sehingga dapat dilakukan penghentian penyidikan dan tidak terkait ranah pidana," jelasnya.
Hadir dalam sidang keputusan praperadilan ini dari KPI yaitu Wakil Ketua Nina Muthmainnah dan kuasa hukum KPI Dwi Ria Latifah, dan Mabes Polri.
KPI melalui kuasa hukumnya Dwi Ria Latifah mengatakan apa yang dilakukan KPI ini sebagai pembelajaran agar tayangan serupa tidak mengutip narasumber yang tidak berkompeten.
"Yang menjadi persoalan adalah tayangan Silet ini mempunyai dampak terhadap masyarakat. Terutama masyarakat Yogya. Apalagi mereka sedang terkena musibah jadi pasti lebih sensitif," jelas Dwi.
Apakah akan ada upaya hukum selanjutnya? "Ya belum tahu nanti kita lihat saja, tapi kemungkinan besar ada," jawab dia.
Sedangkan wakil pihak Mabes Polri yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa putusan ini terbukti bahwa Polri sudah transparan dalam menyidik kasus.
"Apabila masyarakat ada yang tidak puas, bisa melakukan gugatan. Tapi kan sekarang terbukti Polri sudah melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Ya kalau keputusan ini apa yang sudah dikerjakan Polri sesuai dengan aturan. Jadi ya kita periksa aja semuanya," jawab wakil Mabes Polri ini yang enggan menyebutkan namanya ini.
"Dengan ini menolak eksepsi pemohon dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu kepada pemohon," ujar hakim tunggal Aminal Umam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (13/9/2011).
Mencermati kesaksian dari para saksi dan ahli tentang penyidikan, maka pihak termohon, yakni Mabes Polri, dianggap sudah maksimal dalam melakukan penyidikan. Selain itu tayangan Silet edisi 7 November 2010 lalu itu masuk kategori tayangan berita.
"Sehingga dapat dilakukan penghentian penyidikan dan tidak terkait ranah pidana," jelasnya.
Hadir dalam sidang keputusan praperadilan ini dari KPI yaitu Wakil Ketua Nina Muthmainnah dan kuasa hukum KPI Dwi Ria Latifah, dan Mabes Polri.
KPI melalui kuasa hukumnya Dwi Ria Latifah mengatakan apa yang dilakukan KPI ini sebagai pembelajaran agar tayangan serupa tidak mengutip narasumber yang tidak berkompeten.
"Yang menjadi persoalan adalah tayangan Silet ini mempunyai dampak terhadap masyarakat. Terutama masyarakat Yogya. Apalagi mereka sedang terkena musibah jadi pasti lebih sensitif," jelas Dwi.
Apakah akan ada upaya hukum selanjutnya? "Ya belum tahu nanti kita lihat saja, tapi kemungkinan besar ada," jawab dia.
Sedangkan wakil pihak Mabes Polri yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa putusan ini terbukti bahwa Polri sudah transparan dalam menyidik kasus.
"Apabila masyarakat ada yang tidak puas, bisa melakukan gugatan. Tapi kan sekarang terbukti Polri sudah melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Ya kalau keputusan ini apa yang sudah dikerjakan Polri sesuai dengan aturan. Jadi ya kita periksa aja semuanya," jawab wakil Mabes Polri ini yang enggan menyebutkan namanya ini.
Al Quran Salah Cetak Menyebar di Arab Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, Kantor Berita Fars melaporkan, Wakil Menteri Keislaman di bidang penerbitan dan penelitian, Mosaid Al-Hadisi dalam wawancaranya dengan Koran Saudi, Al-Watan mengatakan, "Sebagian Alquran yang dijual di toko-toko buku Saudi salah cetak."
Sebagian Alquran tersebut berada di tangan para jamaah umrah di Mekah dan Madinah. Di atas Alquran tersebut tertulis nama pemberi wakaf. Tertulis pula bahwa Alquran tersebut diterbitkan oleh penerbitan Suriah dan Lebanon.
"Melihat kenyataan ini maka kami menuntut pengumpulan semua Alquran tersebut," katanya menegaskan. Al-Hadisi menambahkan, sebagian pegawai penerbit yang mencetak Alquran tersebut adalah non-Muslim.
"Kementerian bagian keislaman telah menerima sebuah Alquran cetakan Cina. Bentuk cetakan tersebut seperti hasil penerbitan Fahad tapi hisbnya kurang sempurna," tutur al-Hadisi.
Seraya menyinggung tentang masyarakat yang lebih cenderung mencari Alquran dengan harga murah, al-Hadisi mengatakan, "kekhawatiran kita tidak terbatas hanya pada penjualan Alquran tersebut, namun juga terhadap para pedagang yang mengekspor Alquran tanpa melalui bea cukai. Sementara pihak kerajaan melarang segala bentuk impor Alquran. Dua tahun lalu, telah dibentuk komite yang meneliti al-Quran impor dengan harga murah. Komite itu telah mendeteksi 60 kasus."
Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar kebutuhan para jamaah haji dan bahkan kain kafan Arab Saudi diimpor dari Cina. Dan hal ini amat wajar jika Alquran cetakan Cina juga diimpor Saudi. Akhir-akhir ini, di Saudi dijual kain atau kayu bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dari Cina yang salah cetak.
Sebagian Alquran tersebut berada di tangan para jamaah umrah di Mekah dan Madinah. Di atas Alquran tersebut tertulis nama pemberi wakaf. Tertulis pula bahwa Alquran tersebut diterbitkan oleh penerbitan Suriah dan Lebanon.
"Melihat kenyataan ini maka kami menuntut pengumpulan semua Alquran tersebut," katanya menegaskan. Al-Hadisi menambahkan, sebagian pegawai penerbit yang mencetak Alquran tersebut adalah non-Muslim.
"Kementerian bagian keislaman telah menerima sebuah Alquran cetakan Cina. Bentuk cetakan tersebut seperti hasil penerbitan Fahad tapi hisbnya kurang sempurna," tutur al-Hadisi.
Seraya menyinggung tentang masyarakat yang lebih cenderung mencari Alquran dengan harga murah, al-Hadisi mengatakan, "kekhawatiran kita tidak terbatas hanya pada penjualan Alquran tersebut, namun juga terhadap para pedagang yang mengekspor Alquran tanpa melalui bea cukai. Sementara pihak kerajaan melarang segala bentuk impor Alquran. Dua tahun lalu, telah dibentuk komite yang meneliti al-Quran impor dengan harga murah. Komite itu telah mendeteksi 60 kasus."
Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar kebutuhan para jamaah haji dan bahkan kain kafan Arab Saudi diimpor dari Cina. Dan hal ini amat wajar jika Alquran cetakan Cina juga diimpor Saudi. Akhir-akhir ini, di Saudi dijual kain atau kayu bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dari Cina yang salah cetak.
Langganan:
Postingan (Atom)
